Selasa, 17 November 2026

Apa Hak Pekerja Informal dan Mitra Ojol Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Berapa pendapatan seorang pengemudi ojek online setelah dikurangi biaya bahan bakar dan biaya kerja lain? Siapa yang menanggung risiko jika ia mengalami kecelakaan ketika mengantar pesanan? UU No. 27 Tahun 2026 membawa pertanyaan tentang penghasilan dan risiko kerja ke dalam pengaturan pekerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.

Seorang pengemudi ojek online mengambil pesanan di warung makanan.

Ilustrasi AI

Imbalan layak bagi pekerja informal

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Sektor Informal wajib memberikan Upah dan/atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan.

(2) Pemberian Upah dan/atau imbalan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. waktu kerja;

b. risiko pekerjaan; dan

c. biaya operasional yang ditanggung oleh Tenaga Kerja Sektor Informal.

Contohnya, dua pekerjaan dapat menawarkan imbalan harian yang sama, tetapi salah satunya mengharuskan pekerja menyediakan alat sendiri dan menghadapi risiko lebih besar. Pasal 58 memberi dasar untuk memperhitungkan beban tersebut ketika menentukan imbalan.

Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan Menurut UU 2026?


Seorang calon karyawan diminta membawa ijazah asli. Saat wawancara, perusahaan meminta ijazah itu ditinggal sampai kontrak berakhir. Pada tahap ini, dokumen bisa beralih fungsi dari bukti kualifikasi menjadi jaminan kerja. Untuk fungsi yang terakhir inilah Pasal 78 UU No. 27 Tahun 2026 menetapkan larangan.

Seorang pelamar memegang map ijazah di hadapannya saat wawancara kerja.

Ilustrasi AI

Apa persisnya yang dilarang?

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang:

a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau

b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh,

sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja tertulis.

Kalimat penutup ayat (1) berlaku untuk kedua bentuk tindakan yang disebut di atasnya. Larangan mencakup menjadikan penyerahan dokumen sebagai syarat jaminan dalam kontrak dan tindakan menahannya sebagai jaminan. Untuk keperluan verifikasi, pelamar dapat memperlihatkan ijazah dan membawa pulang dokumen asli setelah diperiksa.

Kapan PHK Dapat Dilakukan dan Berapa Pesangonnya Menurut UU 2026?


Ketika perusahaan menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), biasanya ada dua pertanyaan. Kapan hubungan kerja dapat diakhiri jika pekerja keberatan, dan berapa uang yang harus dibayarkan? UU No. 27 Tahun 2026 menjawab pertanyaan pertama dengan prosedur dan pertanyaan kedua dengan dasar upah, masa kerja, serta alasan PHK.

Perwakilan pekerja dan pemberi kerja menelaah dokumen dalam sebuah perundingan.

Ilustrasi AI

Surat pemberitahuan dan putusan PHK

Pasal 228 ayat (2) merinci upaya mencegah PHK, antara lain mengurangi lembur dan sif. Jika PHK tak dapat dihindari, ayat (3) mewajibkan perundingan bipartit dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bukan anggota serikat. Ayat (4) memberi waktu paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.

Pekerjaan Apa yang Boleh Dialihdayakan Menurut Aturan Outsourcing 2026?

Di sebuah pabrik, petugas kebersihan merawat koridor, sementara operator menjalankan mesin produksi. Keduanya bekerja di lokasi yang sama. Jika keduanya ditempatkan oleh perusahaan alih daya, apakah kedudukan hukumnya sama? Untuk menjawabnya, lihat pekerjaan yang mereka lakukan dan ketentuan Pasal 95 serta Pasal 98 UU No. 27 Tahun 2026.

Petugas kebersihan berada di koridor pabrik, dengan operator produksi terlihat di balik kaca.

Ilustrasi AI

Batas alih daya dilihat dari pekerjaan yang dilakukan

Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Jenis dan bidang pekerjaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. usaha pelayanan kebersihan;

b. usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh;

c. usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan; dan

d. usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh.

Ayat (1) mensyaratkan perjanjian alih daya tertulis. Pasal 96–97 memberi ketentuan khusus untuk jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta untuk BUMN, termasuk kewajiban menggunakan anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam skema yang diatur pasal tersebut.

Bagaimana Upah Minimum Dihitung Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Bagaimana jika formula menghasilkan upah minimum Rp3,2 juta, tetapi kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah mencapai Rp3,35 juta? Dalam contoh tersebut, Pasal 139 UU No. 27 Tahun 2026 mengarahkan penetapan pada nilai Rp3,35 juta. Cara kerja ketentuan ini bisa dilihat dari hubungan antara hasil formula dan hasil survei kebutuhan hidup layak.

Seorang pekerja menghitung anggaran kebutuhan sehari-hari dengan kalkulator di dekat bahan pangan.

Ilustrasi AI

Kebutuhan hidup layak masuk dalam perbandingan

Selama ini kebutuhan hidup layak (KHL) sudah diperhitungkan. Dalam Pasal 26 sebagaimana diubah oleh PP No. 49 Tahun 2025, perbandingan upah minimum dengan KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan indeks formula. Dalam UU baru, KHL juga berfungsi sebagai pembanding langsung terhadap hasil formula.

Berapa Lama PKWT Boleh Berlangsung Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Bayangkan seorang pekerja menerima kontrak dua tahun. Ketika kontrak hampir habis, perusahaan menawarkan perpanjangan dua tahun sekaligus. Jika jumlahnya sama-sama empat tahun, apakah susunan kontrak seperti itu dibenarkan? Pasal 82 UU No. 27 Tahun 2026 memberi jawaban dengan membatasi durasi setiap perpanjangan.

Dua orang menelaah kontrak kerja tertulis di meja kantor dengan kalender di latar.

Ilustrasi AI

Empat tahun berasal dari tiga tahap

Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 ini mengatur dua dasar PKWT, yaitu jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu. Untuk keduanya, Pasal 82 menetapkan batas awal serta jumlah dan durasi perpanjangan.

Senin, 16 Juni 2025

Meski Tidak Menguntungkan Pribadi, Pejabat Publik atau Direktur BUMN/BUMD Bisa Masuk Penjara Hanya Karena Tanda Tangannya? (Sebuah Catatan Kritis Pengalaman Penanganan Perkara Korupsi)


Persidangan

Kasus korupsi seperti tidak pernah ada habisnya di Indonesia, hampir setiap pekan ada saja perkara yang didaftarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sejak 2012 saya sudah berkecimpung pada perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam monitoring persidangan perkara Tipikor, sedikitnya saya cukup memahami pola atau modus pelaku Tipikor, yang sering terjadi adalah markup harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan spesifikasi yang dikurangi, kecurangan atau permainan dalam proses tender yang sudah ditentukan sebelumnya, dan ada pula proyek fiktif yang dananya bersumber dari negara. Terkadang kasus Tipikor (dalam pengadaan barang dan jasa) terungkap karena kompetitor yang kalah tender membuat pengaduan atas adanya dugaan kecurangan ke lembaga penegak hukum.


Lagi-lagi Pasal 2 dan Pasal 3


Ada banyak jenis Tipikor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), akan tetapi yang paling sering diterapkan adalah Pasal 2 dan Pasal 3, dua pasal tersebut bisa dikatakan sebagai “pukat harimau” karena bisa menjaring hampir segala bentuk tindakan yang merugikan keuangan negara dinyatakan sebagai Tipikor. Kira-kira di situlah menurut saya letak problematikanya.

Pasal tersebut sudah berulang kali diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi RI, namun berulang kali “dimentahkan” oleh hakim konstitusi, terkecuali mengenai frasa “dapat” merugikan keuangan negara yang sifatnya potensional kini menjadi harus ada kerugian yang sudah nyata, bukan lagi potensi kerugian, sehingga Tipikor dapat dikatakan sebagai delik materil. Tapi nampaknya hal tersebut belum menghilangkan yang jadi akar problematikanya, karena aparat penegak hukum biasanya memulainya dari adanya “kerugian keuangan negara” sebagai “pintu masuknya”, maka seorang pengambil kebijakan/keputusan bisa masuk penjara sekalipun tidak pernah mendapatkan keuntungan secara pribadi, maupun niat melakukan kejahatan korupsi, bilamana terdapat kerugian keuangan negara atas program kerja yang telah ditandatanganinya.


Template-nya Dakwaan dan Tuntutan dalam Perkara Tipikor oleh Penuntut Umum


Dalam praktik penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, Jaksa Penuntut Umum akan menerapkan

Selasa, 11 Oktober 2022

Istilah-Istilah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Yang Perlu Diketahui

Faculty of Sharia and Law | Imam Shaf'i University

Hal-hal yang "berbau" syariah saat ini mulai digemari oleh masyarakat di Indonesia, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah dan lain sebagainya, bisa dikatakan sudah menjadi trend bagi masyarakat muslim di Indonesia, hal ini menjadi alternatif bagi kalangan muslim  perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Islam dalam bermuamalah.

Meskipun perkembangan hukum ekonomi syariah dan transaksi-tansaksi dengan prinsip syariah sudah cukup berkembang dengan baik, namun instrumen dalam penegakan hukum, khususnya hukum acara sebagai hukum formil dalam menegakkan hukum materiil (hukum syariah) belum cukup memadahi dan masih menggunakan hukum acara perdata warisan kolonial. Satu dan lain hal, penjabaran dan pengaturan hukum ekonomi syariah di Indonesia masih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, padahal Indonesia memilki lembaga Legislatif, namun nyatanya lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung justru yang sering membuat aturan-aturan sebagai pedoman hakim bahkan menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum (perkara). Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di situ memuat cukup rinci mengenai hukum ekonomi syariah.

Berikut adalah beberapa istilah dalam hukum ekonomi syariah berdasarkan Ketentuan Umum Buku II Kompilasi Hukum Syariah, yang wajib diketahui oleh praktisi di bidang hukum ekonomi syariah:

Senin, 10 Oktober 2022

Perdebatan Ahli Hukum dan Dissenting Opinion Hakim MK Mengenai Pasal 69 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

5 Perdebatan Sengit yang Terjadi di Sidang Gugatan Pilpres di MK |  kumparan.com

Tidak sedikit produk undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menuai penolakan dan menjadi perdebatan di masyakarat umum, baik dikalangan praktisi maupun akademisi, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU"), sempat terjadi kekhawatiran di masyarakat umum terkait dengan Pasal 5 yang menyebutkan:

  1. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

frasa "patut diduganya" sontak membuat masyarakat menjadi tidak habis pikir, bagaimana seseorang bisa menduga kalau uang yang diterima adalah uang yang berasal dari kejahatan, dengan memiliki budaya yang "tidak enakan" tentu orang akan merasa "tidak enak" atau tidak nyaman untuk menduga-duga apalagi menanyakan asal-usul uang atau barang yang ia terima dari hasil kejahatan atau halal.

Namun yang akan dibahas disini adalah terkait dengan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU") menyebutkan sebagai berikut:

        Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Ketentuan ini sampai sekarang dan mungkin sampai nanti masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi, apakah untuk menuntut TPPU perlu dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya atau tidak?, karena logikanya, bagaimana mungkin ada TPPU jika tidak ada tindak pidana asalnya (predicate crime). 

Jumat, 07 Oktober 2022

Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

Berikut adalah Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi sesuai dengan Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri:

Berbeda Penangguhan Eksekusi Dengan Putusan Yang Tidak Bisa Dieksekusi (Putusan Non Eksekutabel)

Eksekusi Lahan dan Bangunan Ricuh, Pemilik Adang Mobil Towing yang Dibawa  Petugas - Bagian 1
Eksekusi Putusan adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.


Banyak yang mengira bahwa suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun eksekusinya ditangguhkan/ditunda adalah sama dengan putusan yang tidak bisa dieksekusi, padahal kedua hal tersebut jelas berbeda. Penangguhan sifatnya hanya sementara bahwa eksekusi putusan belum bisa dijalankan karena sebab atau alasan-alasan tertentu. sedangkan putusan yang tidak bisa dieksekusi atau non eksekutabel berarti memang putusan tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi.

Rabu, 05 Oktober 2022

Tipologi Pencucian Uang (Money Laundering)

Berdasarkan hasil analisis tipologi pencucian uang atas putusan perkara TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2016, diketahui beberapa tipologi pencucian uang diantaranya : 

Istilah Modus Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Berikut adalah beberapa modus dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang banyak dilakukan oleh pelaku:

Senin, 12 September 2022

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI TANAH YANG BERITIKAD BAIK

Doc MNC

Perkara sengketa tanah merupakan perkara yang cukup mendominasi dunia peradilan di Indonesia. Sengketa tanah tidak hanya diselesaikan melalui jalur perdata, seringkali juga diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara bahkan melalui jalur pidana dengan laporan polisi apabila terdapat unsur pidana. Perkara sengketa tanah termasuk jenis perkara yang cenderung rumit dan terkadang membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan pihak yang bersengketa sampai meninggal dan berganti ke ahli warisnya. 

Setiap perkara memiliki karakteristik masing-masing, namun yang akan dibahas di sini adalah mengenai perlundungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik.

 

Banyak orang yang tidak memahami hal ini dan cenderung untuk menyepelekannya kemudian mengabaikannya terlebih jika si pembeli merasa tanah yang dibeli sudah bersertifikat. Rasa abai tersebut bisa berdampak fatal dan bisa merugikan, bahkan pembeli bisa kehilangan haknya.

Jumat, 22 Juli 2022

Sengketa waris mudah untuk didamaikan, ini caranya..!




Sengketa waris terjadi tentunya setelah adanya harta waris, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang telah meninggal dunia (pewaris). Seringkali terjadi sengketa waris di antara ahli waris karena ketidaktahuan mengenai cara pembagian harta waris, atau juga keinginan untuk menguasai harta waris dengan alasan-alasan tertentu meskipun hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang merasa haknya dilanggar oleh ahli waris lain adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam.

Selain dari upaya gugatan, terdapat upaya lain, yaitu upaya hukum pidana dengan membuat laporan polisi, hal ini terjadi jika ada dugaan tindak pidana penggelapan atas harta waris, misalnya salah satu ahli waris menjual dan menggunakan sendiri harta waris, padahal terdapat ahli waris lain yang tidak memperoleh haknya. Selain tindak pidana penggelapan, biasanya juga terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan surat jika terdapat tanda tangan yang dipalsukan, atau terdapat surat-surat yang dipalsukan dalam penjualan dan penguasaan harta waris.

Cara yang cukup efektif dalam mendamaikan sengketa waris yaitu dengan cara:

Jumat, 18 Maret 2022

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering, Part 2)



 

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang pernah saya posting di tahun 2017 (Money Laundering Part 1).


Berhubung saat ini sedang ramai beredar penahanan IK dan DS yang kabarnya kepolisian menerapkan pasal mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga aset-aset tersangka disita dan pihak-pihak yang pernah terima uang dari tersangka dipanggil, maka saya menjadi tertarik untuk kembali membahas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sempat tertunda sejak Part 1 tahun 2017 lalu.

 

Jika pada tulisan sebelumnya langsung menguraikan unsur dalam pasal mengenai TPPU dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kali akan diulas mulai dari asal muasal istilah money laundering.

Rabu, 11 September 2019

Ganjil-Genap di Jakarta Berdasarkan Pergub, Apakah Polantas Menegakkan Pergub? Ini Penjelasannya.



Image result for plang ganjil genap jakartaPembatasan lalu-lintas kendaraan bermotor roda empat atau lebih di beberapa ruas jalan di Jakarta dengan sistem ganjil-genap sebagai wujud dari upaya untuk mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di Jakarta. Sistem ganjil-genap ini merupakan pengganti dari sistem 3 in 1 yang dirasa tidak efektif dalam mengantisipasi kemacetan di Jakarta.
Dasar hukum dari sistem ganjil-genap di Jakarta adalah

Senin, 05 Agustus 2019

MENGGUGAT PLN


Peristiwa padamnya listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 lalu, yang terjadi secara masif di daerah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat mungkin cukup menjengkelkan karena menghambat aktivitas sehari-hari.
Bagi sebagian orang khususnya di kota-kota seperti pengusaha yang  aktivitas usahanya bergantung pada energi listrik dari PLN tentunya cukup dirugikan, karena aktivitas bisnisnya terhenti seketika saat listrik padam. 
Mungkin jika dihitung secara keseluruhan kerugian diperkirakan bisa mencapai ratusan milyar rupiah. 


Lalu apakah kita bisa menggugat PLN atas kerugian yang diderita akibat padamnya listrik?.

Jumat, 19 Juli 2019

Apakah 'Penerima Kuasa' Dapat Ditarik Menjadi Pihak Tergugat Dalam Gugatan Perdata?. Ini Penjelasannya.




Mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri tidak semudah membalikkan telapak tangan, sedikit kesalahan saja dalam surat gugatan (cacat formil) maka gugatan tersebut oleh hakim bisa dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Oleh karenanya, pekerjaan seorang Advokat/Pengacara bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus cerdas, berilmu, teliti, dan mampu menggunakan logika hukumnya, hal ini tentunya didapat dari pengalaman atau “jam terbang” seorang Advokat/Pengacara. Artikel ini akan menjawab pertanyaan: Apakah Penerima Kuasa bisa ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatan perdata?.

Senin, 24 Juli 2017

Money Laundering (Part 1)


Related image
Tidak banyak orang yang memahami atau mengetahui mengenai tindak pidana pencucian uang atau yang sering disebut dengan money laundering. Sedikitnya akan diuraikan dalam tulisan kali ini tentang kejahatan tindak pidana pencucuan uang. Sebelumnya tindak pidana pencucian uang diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, karena dinamisnya kehidupan dan seiring perkembangan zaman kini undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan kini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tiga pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: