Selasa, 17 November 2026

Bagaimana Upah Minimum Dihitung Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Bagaimana jika formula menghasilkan upah minimum Rp3,2 juta, tetapi kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah mencapai Rp3,35 juta? Dalam contoh tersebut, Pasal 139 UU No. 27 Tahun 2026 mengarahkan penetapan pada nilai Rp3,35 juta. Cara kerja ketentuan ini bisa dilihat dari hubungan antara hasil formula dan hasil survei kebutuhan hidup layak.

Seorang pekerja menghitung anggaran kebutuhan sehari-hari dengan kalkulator di dekat bahan pangan.

Ilustrasi AI

Kebutuhan hidup layak masuk dalam perbandingan

Selama ini kebutuhan hidup layak (KHL) sudah diperhitungkan. Dalam Pasal 26 sebagaimana diubah oleh PP No. 49 Tahun 2025, perbandingan upah minimum dengan KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan indeks formula. Dalam UU baru, KHL juga berfungsi sebagai pembanding langsung terhadap hasil formula.

Pasal 139 ayat (1) sampai dengan ayat (4)

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan:

a. formula penghitungan Upah minimum; atau

b. kebutuhan hidup layak.

(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

(3) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas bawah 0,5 (nol koma lima) sampai paling tinggi 1 (satu).

(4) Penentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai tertinggi formula penghitungan Upah minimum atau kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.

Dari survei hingga keputusan gubernur

Pasal 138 menugaskan lembaga pemerintah di bidang statistik untuk menyurvei KHL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum survei, lembaga tersebut dan dewan pengupahan nasional membahas antara lain jenis dan kualitas komponen, lokasi, serta waktu survei. Hasilnya menjadi salah satu dasar rekomendasi dewan pengupahan daerah kepada gubernur.

PP No. 49 Tahun 2025 memakai indeks dalam rentang 0,5 sampai 0,9. Pasal 139 ayat (3) menaikkan batas atasnya menjadi 1. Akan tetapi, dalam contoh Rp3,2 juta dan Rp3,35 juta tadi, yang menentukan pilihan akhirnya adalah perbandingan dua angka berdasarkan ayat (4). Angka itu hanya ilustrasi. Besaran yang berlaku di suatu daerah ditetapkan oleh gubernur, dan Pasal 139 ayat (5) menyerahkan rincian pengaturan kepada peraturan pemerintah.

Upah minimum sektoral dan pekerja yang sudah lama bekerja

Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1)

Pasal 137 ayat (2). Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi dan Upah minimum sektoral provinsi.

Pasal 137 ayat (3). Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dan Upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Pasal 140 ayat (1). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

Kewajiban menetapkan upah minimum sektoral provinsi sebelumnya sudah ditegaskan oleh Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Pasal 142 ayat (2) mensyaratkan upah minimum sektoral lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku pada tingkat pemerintahan yang sama. Oleh karena itu, saat membaca keputusan gubernur, periksa wilayah dan sektor pekerjaannya.

Bagi pekerja yang sudah bekerja setahun atau lebih, pembahasan tentang gaji perlu melihat struktur dan skala upah di perusahaan. Pasal 146 mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkannya dengan memperhatikan antara lain jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pertanyaan tentang upah minimum daerah dan pertanyaan tentang posisi upah pekerja dalam skala perusahaan memerlukan dasar yang berbeda.

Ada pula aturan khusus untuk usaha mikro dan kecil. Pasal 144 menentukan bahwa upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Untuk perusahaan yang mengajukan pengecualian karena belum mampu memenuhi upah minimum, Pasal 140 ayat (6)–(8) mensyaratkan permohonan kepada gubernur berdasarkan kesepakatan bipartit dan audit eksternal.

Sumber hukum

UU 27/2026 Pasal 137–140, 142, 144 dan 146   |   PP 49/2025 ketentuan Pasal 26

Putusan MK 168/PUU-XXI/2023