Selasa, 17 November 2026

Apa Hak Pekerja Informal dan Mitra Ojol Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Berapa pendapatan seorang pengemudi ojek online setelah dikurangi biaya bahan bakar dan biaya kerja lain? Siapa yang menanggung risiko jika ia mengalami kecelakaan ketika mengantar pesanan? UU No. 27 Tahun 2026 membawa pertanyaan tentang penghasilan dan risiko kerja ke dalam pengaturan pekerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.

Seorang pengemudi ojek online mengambil pesanan di warung makanan.

Ilustrasi AI

Imbalan layak bagi pekerja informal

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Sektor Informal wajib memberikan Upah dan/atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan.

(2) Pemberian Upah dan/atau imbalan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. waktu kerja;

b. risiko pekerjaan; dan

c. biaya operasional yang ditanggung oleh Tenaga Kerja Sektor Informal.

Contohnya, dua pekerjaan dapat menawarkan imbalan harian yang sama, tetapi salah satunya mengharuskan pekerja menyediakan alat sendiri dan menghadapi risiko lebih besar. Pasal 58 memberi dasar untuk memperhitungkan beban tersebut ketika menentukan imbalan.

Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan Menurut UU 2026?


Seorang calon karyawan diminta membawa ijazah asli. Saat wawancara, perusahaan meminta ijazah itu ditinggal sampai kontrak berakhir. Pada tahap ini, dokumen bisa beralih fungsi dari bukti kualifikasi menjadi jaminan kerja. Untuk fungsi yang terakhir inilah Pasal 78 UU No. 27 Tahun 2026 menetapkan larangan.

Seorang pelamar memegang map ijazah di hadapannya saat wawancara kerja.

Ilustrasi AI

Apa persisnya yang dilarang?

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang:

a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau

b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh,

sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja tertulis.

Kalimat penutup ayat (1) berlaku untuk kedua bentuk tindakan yang disebut di atasnya. Larangan mencakup menjadikan penyerahan dokumen sebagai syarat jaminan dalam kontrak dan tindakan menahannya sebagai jaminan. Untuk keperluan verifikasi, pelamar dapat memperlihatkan ijazah dan membawa pulang dokumen asli setelah diperiksa.

Kapan PHK Dapat Dilakukan dan Berapa Pesangonnya Menurut UU 2026?


Ketika perusahaan menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), biasanya ada dua pertanyaan. Kapan hubungan kerja dapat diakhiri jika pekerja keberatan, dan berapa uang yang harus dibayarkan? UU No. 27 Tahun 2026 menjawab pertanyaan pertama dengan prosedur dan pertanyaan kedua dengan dasar upah, masa kerja, serta alasan PHK.

Perwakilan pekerja dan pemberi kerja menelaah dokumen dalam sebuah perundingan.

Ilustrasi AI

Surat pemberitahuan dan putusan PHK

Pasal 228 ayat (2) merinci upaya mencegah PHK, antara lain mengurangi lembur dan sif. Jika PHK tak dapat dihindari, ayat (3) mewajibkan perundingan bipartit dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bukan anggota serikat. Ayat (4) memberi waktu paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.

Pekerjaan Apa yang Boleh Dialihdayakan Menurut Aturan Outsourcing 2026?

Di sebuah pabrik, petugas kebersihan merawat koridor, sementara operator menjalankan mesin produksi. Keduanya bekerja di lokasi yang sama. Jika keduanya ditempatkan oleh perusahaan alih daya, apakah kedudukan hukumnya sama? Untuk menjawabnya, lihat pekerjaan yang mereka lakukan dan ketentuan Pasal 95 serta Pasal 98 UU No. 27 Tahun 2026.

Petugas kebersihan berada di koridor pabrik, dengan operator produksi terlihat di balik kaca.

Ilustrasi AI

Batas alih daya dilihat dari pekerjaan yang dilakukan

Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Jenis dan bidang pekerjaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. usaha pelayanan kebersihan;

b. usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh;

c. usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan; dan

d. usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh.

Ayat (1) mensyaratkan perjanjian alih daya tertulis. Pasal 96–97 memberi ketentuan khusus untuk jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta untuk BUMN, termasuk kewajiban menggunakan anak perusahaan berbentuk perseroan terbatas dalam skema yang diatur pasal tersebut.

Bagaimana Upah Minimum Dihitung Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Bagaimana jika formula menghasilkan upah minimum Rp3,2 juta, tetapi kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah mencapai Rp3,35 juta? Dalam contoh tersebut, Pasal 139 UU No. 27 Tahun 2026 mengarahkan penetapan pada nilai Rp3,35 juta. Cara kerja ketentuan ini bisa dilihat dari hubungan antara hasil formula dan hasil survei kebutuhan hidup layak.

Seorang pekerja menghitung anggaran kebutuhan sehari-hari dengan kalkulator di dekat bahan pangan.

Ilustrasi AI

Kebutuhan hidup layak masuk dalam perbandingan

Selama ini kebutuhan hidup layak (KHL) sudah diperhitungkan. Dalam Pasal 26 sebagaimana diubah oleh PP No. 49 Tahun 2025, perbandingan upah minimum dengan KHL merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan indeks formula. Dalam UU baru, KHL juga berfungsi sebagai pembanding langsung terhadap hasil formula.