Selasa, 17 November 2026

Apa Hak Pekerja Informal dan Mitra Ojol Menurut UU Ketenagakerjaan 2026?

Berapa pendapatan seorang pengemudi ojek online setelah dikurangi biaya bahan bakar dan biaya kerja lain? Siapa yang menanggung risiko jika ia mengalami kecelakaan ketika mengantar pesanan? UU No. 27 Tahun 2026 membawa pertanyaan tentang penghasilan dan risiko kerja ke dalam pengaturan pekerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.

Seorang pengemudi ojek online mengambil pesanan di warung makanan.

Ilustrasi AI

Imbalan layak bagi pekerja informal

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Sektor Informal wajib memberikan Upah dan/atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan.

(2) Pemberian Upah dan/atau imbalan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. waktu kerja;

b. risiko pekerjaan; dan

c. biaya operasional yang ditanggung oleh Tenaga Kerja Sektor Informal.

Contohnya, dua pekerjaan dapat menawarkan imbalan harian yang sama, tetapi salah satunya mengharuskan pekerja menyediakan alat sendiri dan menghadapi risiko lebih besar. Pasal 58 memberi dasar untuk memperhitungkan beban tersebut ketika menentukan imbalan.

Pasal 60 mengakui hak pekerja informal atas jaminan sosial. Pasal 61 mengatur bantuan iuran untuk kategori rentan.

Pasal 61 ayat (1)

(1) Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang masuk dalam kategori rentan berhak memperoleh jaminan sosial melalui bantuan iuran.

Bantuan iuran diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pelindungannya paling sedikit mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Rincian bantuan iuran diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dasar pelindungan bagi mitra platform digital

Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan hubungan pekerjaan tertentu sebagai pekerjaan yang bersifat fleksibel berdasarkan kesepakatan. Dasarnya dapat berupa perjanjian kemitraan atau perjanjian lain untuk melaksanakan pekerjaan. Untuk pelindungan dan cakupan platform, UU menyatakan hal berikut.

Pasal 102 ayat (3) dan ayat (4)

(3) Pihak yang melaksanakan hubungan pekerjaan tertentu berhak atas penghasilan yang layak, pelindungan K3 dan jaminan sosial, dan hak-hak lain yang diatur dalam kesepakatan.

(4) Hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pekerjaan yang menggunakan platform digital.

PP No. 44 Tahun 2015 sebelumnya sudah membuka kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja mandiri dalam kategori bukan penerima upah. Penjelasan Pasal 7 huruf a PP No. 50 Tahun 2025 juga mencantumkan pengemudi transportasi berbasis platform sebagai contoh peserta di sektor transportasi. Pasal 102 kini memberi dasar pelindungan dalam konteks hubungan pekerjaan yang dijalankan berdasarkan perjanjian kemitraan.

Ketika perjanjian diakhiri

Pasal 251

Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi Tenaga Kerja yang mengalami pengakhiran hubungan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Tenaga Kerja.

Besaran hak dalam Pasal 251 bergantung pada kesepakatan para pihak. Menurut saya, ini membuat isi perjanjian penting sejak awal, terutama ketentuan tentang cara pengakhiran dan dasar pembayaran. Pasal 103 ayat (1) menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kemitraan kepada undang-undang tersendiri.

Sumber hukum

UU 27/2026 Pasal 58–61   |   UU 27/2026 Pasal 102–103

PP 44/2015 Pasal 5   |   PP 50/2025 Penjelasan Pasal 7

UU 27/2026 Pasal 251