Ketika perusahaan menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), biasanya ada dua pertanyaan. Kapan hubungan kerja dapat diakhiri jika pekerja keberatan, dan berapa uang yang harus dibayarkan? UU No. 27 Tahun 2026 menjawab pertanyaan pertama dengan prosedur dan pertanyaan kedua dengan dasar upah, masa kerja, serta alasan PHK.

Ilustrasi AI
Surat pemberitahuan dan putusan PHK
Pasal 228 ayat (2) merinci upaya mencegah PHK, antara lain mengurangi lembur dan sif. Jika PHK tak dapat dihindari, ayat (3) mewajibkan perundingan bipartit dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bukan anggota serikat. Ayat (4) memberi waktu paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai.
Pasal 228 ayat (6) dan ayat (7)
(6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
(7) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
Keharusan menunggu putusan dalam PHK yang disengketakan sudah ditegaskan MK pada 2024. Pasal 235 juga mengatur kewajiban kedua pihak selama sengketa. Jika pekerja diskors dalam proses PHK, pemberi kerja tetap membayar upah dan hak lain yang biasa diterima sampai proses mencapai kekuatan hukum tetap. Pasal 229 mengatur keadaan yang dikecualikan dari perundingan, antara lain pengunduran diri sukarela dan berakhirnya PKWT sesuai kontrak.
Menghitung pesangon saat perusahaan tutup karena rugi
Pasal 237
Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).
Pasal 44 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 sebelumnya mencantumkan pengali pesangon 0,5 untuk penutupan karena kerugian. Dalam skenario penutupan akibat kerugian terus-menerus selama dua tahun, Pasal 237 sekarang menentukan pengali 1. Alasan PHK perlu diketahui sebelum angka dalam tabel Pasal 232 dapat digunakan.
Misalkan masa kerja 4 tahun 6 bulan dan dasar upahnya Rp5 juta sebulan. Pasal 232 ayat (2) huruf e memberi dasar lima bulan upah. Dengan pengali satu, pesangonnya Rp25 juta. Uang penghargaan masa kerja berdasarkan ayat (3) huruf a adalah dua bulan upah, yaitu Rp10 juta. Kedua komponen itu berjumlah Rp35 juta, ditambah uang penggantian hak jika ada, misalnya untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Untuk pekerja bergaji bulanan, Pasal 234 ayat (1) memakai upah pokok dan tunjangan tetap sebagai dasar.
Dana cadangan dan gugatan yang sudah berjalan
Pasal 253 ayat (1)
(1) Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.
Pasal 253 ayat (2)–(5) mengatur tujuan dana bagi PHK di luar alasan pensiun ketika pekerja belum ikut program pensiun, pengelolaan oleh lembaga pemerintah, pengecualian bagi usaha mikro dan kecil, dan pengaturan lebih lanjut melalui PP. Untuk gugatan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebelum 28 Oktober 2026, Pasal 300 tetap memakai aturan lama untuk penyelesaian materi gugatannya.
Sumber hukum
UU 27/2026 Pasal 228–229, 232, 234–235, 237 dan 253 | PP 35/2021 Pasal 44
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 | UU 27/2026 Pasal 300